DRD Berikan Solusi Baru
Anies berharap para anggota DRD bisa memberikan inovasi dan terobosan bagi Pemprov DKI. Hal itu agar warga DKI bisa merasakan hasil tugas anggota DRD
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Disampaikan Sukma Widyanti, M.Si, sekretaris Badan Pekerja DRD DKI Jakarta, dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Rabu 17 Februari 2021 tentang pentingnya akselerasi pemutakhiran data kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai salah satu upaya untuk penangulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Pemutakhiran DTKS Jakarta yang saat ini masih 50% harus dimaksimalkan hingga 100%, sehingga program perlindungan dan jaminan sosial dapat tepat sasaran.

Sukma Widyanti juga mengemukakan bahwa intervensi prioritas dalam kondisi pandemi saat ini berada pada 2 level yaitu struktural dan kultural.

Upaya pada level struktural antara lain:
1. Akses Pendidikan/ literasi
Menurunkan angka drop out sekolah Pendidikan vokasi bagi pemuda/I harus disesuaikan dengan ketersediaan lapangan kerja di industri.
2. Akses kesehatan
Jakarta harus mencapai 100 persen Universal health coverage Bumil balita lansia melalui makanan dan vitamin tambahan.
3. Ketersediaan pekerjaan di sector formal dan informal, sehingga saat sector formal merosot maka sector informal harus diringankan berbagai ijin/retribusi nya dan dijamin jaringan pengaman sosial (terutama kesehatan dan keselamatan kerja). Program untuk perempuan kepala keluarga, yang memiliki beban berlipat.
Program wirausaha untuk pemuda dalam industry kreatif sehingga agar dapat menciptakan lapangan kerja.
4. Lingkungan berupa sanitasi dan air bersih. Air bersih untuk pemukiman padat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu harus menjadi prioritas.

Upaya pada level kultural ada dua, yakni:
1. Sensitifitas aparat Pemda dalam pendataan DTKS dan pemberian pelayanan bagi warga rentan.
2. Meningkatkan Solidaritas sosial sesama warga.


 

SPcom JAKARTA – Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta mendorong agar pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) bisa cepat diselesaikan.

Sekretaris Badan Pekerja DRD DKI Jakarta, Sukma Widyanti mengatakan, saat ini pemutakhiran data DTKS masih sekitar 50%. “Pemutakhiran DTKS Jakarta yang masih 50% harus dimaksimalkan hingga 100%. Sehingga program perlindungan dan jaminan sosial dapat tepat sasaran,” ujarnya, dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, intervensi prioritas dalam kondisi pandemi saat ini berada pada 2 level yaitu strukural dan kultural.

Untuk Struktural ada Akses Pendidikan/literasi, langkahnya harus bisa menurunkan angka drop out sekolah serta melakukan pendidikan vokasi bagi pemuda yang disesuaikan dengan ketersediaan lapangan kerja di industry.

“Untuk akses kesehatan, Jakarta harus mencapai 100 persen universal health coverage. Memberikan makanan dan vitamin tambahan bumil, balita, serta lansia,” ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, adanya ketersediaan pekerjaan di sektor formal dan informal. Mempermudah izin/retribusi untuk sektor informal dan dijamin jaring pengaman sosial.

“Program untuk perempuan kepala keluarga, yang memiliki beban berlipat. Program wirausaha untuk pemuda dalam industri kreatif sehingga agar dapat menciptakan lapangan kerja,” terangnya.

Untuk masalah lingkungan berupa sanitasi dan air bersih . Air bersih untuk pemukiman padat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu harus menjadi prioritas.

“Sementara untuk kultural, harus ada sensitifitas aparat Pemda dalam pendataan DTKS dan pemberian pelayanan bagi warga rentan. Meningkatkan Solidaritas sosial sesama warga,” tandasnya

 

Sumber Berita : suryapagi.com