DRD Jakarta

: 13 August 2021; Hits: 729

DRD Adakan FGD Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kajian Strategi Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jakarta Pasca Pandemi: Strategi Penerapan Digitalisasi Untuk UMKM Berbasis Inkubasi di DKI Jakarta" Kamis (12/8).

Pelaksanaan FGD secara virtual tersebut diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov DKI Jakarta, jajaran DRD Provinsi DKI Jakarta, dan perwakilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). FGD ini bertujuan melakukan kajian untuk membuat strategi pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta pascapandemi, khususnya pelaku UMKM dengan menerapkan digitalisasi usaha melalui proses inkubasi berupa pelatihan dan pendampingan.

Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta, Kemas Ridwan Kurniawan mengatakan, Dewan Riset Daerah mempunyai tugas pokok memberdayakan kegiatan riset dan iptek di daerah dalam rangka mendukung pembangunan di daerah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya memuat tentang riset dan inovasi daerah.

"Kita mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan pemulihan ekonomi di DKI Jakarta pascapandemi," ujarnya.

Kemas menjelaskan, tahun ini DRD telah berhasil menyusun agenda riset daerah untuk Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2025, salah satunya yakni kegiatan yang dilaksanakan saat ini.

"Terkait dengan aspek ekonomi, maka fokus FGD ini mencarikan suatu solusi pemulihan berbasis digital terkait dengan UMKM melalui inkubasi kewirausahaan. Diharapkan FGD ini menghasilkan suatu rumusan rekomendasi kebijakan bagi Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menuturkan, Pemprov DKI Jakarta melalui program Jakpreneur telah melakukan beberapa upaya terkait pemulihan ekonomi khususnya kepada UMKM yang mengalami dampak penurunan omzet di masa pandemi antara lain, pelatihan softskill maupun hardskill, pemasaran dan penciptaan demand melalui sistem e-order, fasilitasi pembiayaan kredit oleh Bank DKI maupun melalui fintech.

"Upaya lainnya yakni, relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), pelaksanaan bazar secara virtual yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah maupun kolaborasi dengan platform marketplace, pemberian paket bantuan melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB UMKM) dan penyediaan bahan baku murah oleh Perumda Pasar Jaya," bebernya.

Ia menambahkan, kemajuan teknologi di era digital tidak bisa dibendung. Untuk itu, para pelaku UMKM diharapkan mampu menghadapi tantangan di era digital sehingga dapat meningkatkan kontribusinya untuk menggerakkan perekonomian. Menurutnya, dibutuhkan berbagai adaptasi kebiasaan baru dalam menyikapi perubahan yang terjadi akibat pandemi, termasuk bagi pelaku usaha.

"Transformasi digital merupakan kunci keberhasilan bagi para pelaku usaha untuk tetap dapat bertahan dan bangkit di masa pandemi ini. Sebagai contoh, dalam hal pemasaran, banyak pelaku usaha beralih ke e-commerce, baik melalui jaringan marketplace maupun membuka toko online sendiri," ungkapnya.

Sri meminta, pelaku UMKM untuk tetap optimistis serta memiliki semangat yang tangguh dan kreatifitas agar dapat berdaya saing hingga mampu bangkit di tengah pandemi.

"Kita perlu memperhatikan kualitas dan kesiapan pelaku UMKM yang andal yang disertai keterampilan khusus untuk penguasaan teknologi digital dan dapat meningkatkan daya saing UMKM," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Faransyah Agung Jaya menjelaskan, ruang lingkup FGD ini terdiri dari pengkajian hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan oleh unit-unit di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, diskusi/audiensi dengan unit-unit terkait dan perumusan hasil atau rekomendasi untuk di buat menjadi sebuah policy brief.

"Outcome-nya, menjadikan DKI Jakarta sebagai percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi, khususnya pelaku UMKM. Dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam penanganan pemulihan ekonomi pascapandemi di daerah lain di Indonesia," tandasnya.

Sumber Berita : beritajakarta.id

: 27 July 2021; Hits: 751

Roadmap Riset Ketahanan Air, Banjir Dan Solusi Permasalahan Hunian Di Jakarta Paska Pemindahan Ibukota Penting Dimasukkan Kedalam Agenda Riset Daerah Hingga 2024

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Senin 28 Juni 2021 lalu menyelenggarakan Diskusi Grup Terpimpin (Focus Group Discussion, FGD) dalam rangka penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD) untuk bidang pembangunan dan lingkungan hidup. FGD yang dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ibnu Tadji, digelar dalam rangka mengkompilasi permasalahan baik teknis maupun manajerial yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengelola DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI agar menjadi nyaman, aman, dan sehat bagi warganya yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, menurut BAPPEDA, saat ini memang berfokus mengoptimalisasikan seluruh rencana pembangunan daerah dan lingkungan hidup agar bisa dicapai target RPJMD 2017 - 2022. Berkenaan dengan penyusunan ARD, kegiatan riset dibagi dalam kerangka long-term dan short-term. Pada kegiatan short-term, riset mengaplikasikan metode quick research untuk mencapai quick win.

Pada FGD tersebut, Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta menyampaikan situasi dan kondisi tentang ketersediaan dan ketahanan air bersih di jakarta. Fakta menunjukkan bahwa 97% air baku di Jakarta masih mengandalkan sumber dari luar Jakarta. Namun, karena saat ini status Jakarta masih sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) maka ada jaminan suplai air berdasarkan Perpres. Sehingga, perlu dipikirkan solusi untuk pemenuhan air baku, setelah pelepasan status Ibukota. BAPPEDA sangat mendorong adanya riset untuk meningkatkan ketahanan air di Jakarta secara bertahap. Roadmap riset ketahanan air sangat perlu dimasukkan kedalam ARD.

BAPPEDA menyampaikan bahwa riset yang masih harus tetap dilanjutkan adalah terkait solusi pencegahan dan pengendalian banjir dan tanah longsor. Tahun 2020 hingga 2021 ini sedang dilaksanakan pembangunan 9 (sembilan) Polder dan 3 (tiga) Waduk untuk menampung air gelontoran permukaan sisa hujan dari arah hulu sebelum mengalir menuju ke hilir di muara-muara sungai di Teluk Jakarta. Program penataan sungai yang saat ini sedang berjalan ada di beberapa lokasi (Kali Besar, Ciliwung, Pasar Baru), serta sentra pintu air di Manggarai. Selain kedua program besar tersebut, diperlukan juga suatu riset tentang sistem peringatan dini banjir agar supaya masyarakat di Jakarta dapat mempersiapkan/ mengevakuasi terlebih dahulu sebelum terjadinya banjir.

Program yang tidak kalah membutuhkan dukungan keilmuan dan teknologi adalah di aspek Hunian. Diperlukan suatu tools (instrumen) yang bisa mengakselerasi capaian program Down-Payment (DP) Nol Rupiah. Sehingga riset terkait pembangunan instrument tersebut sangat direkomendasikan dicantumkan di ARD. Instrumen dapat berbagai bentuk baik berupa model skematik “quick win” tetang alur optimalisasi atau alur elaborasi/ insentif dengan pihak Swasta dan Perorangan yang dapat menarik partisipasi pihak luar dalam mensukseskan program DP Nol Rupiah. Instrumen terkait aspek hunian lainnya yang perlu juga dicantumkan di ARD misalnya instrumen tentang aturan pembatasan masa kepenghunian rusunawa yang mungkin perlu dilakukan penyesuaian akibat dari semakin terbatasnya kemampuan fiskal dari Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam membangun rusunawa yang baru, dan keterbatasan pula dalam kemampuan mensubsidi rusunawa yang saat ini telah operasional.