Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Realisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi dan Pemerintah dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Warganya. FGD yang digelar pada Rabu 25 Agustus 2021 dibuka oleh Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc, Ph.D selaku Ketua DRD DKI Jakarta, dimana sebelumnya Dr. Isroil Samihardjo selaku Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta memberikan sambutan.
Sekapur sirih dipaparkan dengan gamblang oleh Bapak Eman Suaeman Nasim, M.H selaku Sekretaris Komisi 1 DRD yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan FGD. Adapun sekapus sirih tersebut berisi latar belakang dan tujuan dari FGD dengan harapan bahwa peserta FGD dapat memahami target output dari digelarnya FGD tersebut.
FGD ini merupakan rangkaian dari FGD yang diselenggarakan sebelumnya yakni yang membahas konsep redesain Jakarta sebagai kota riset dan jasa/bisnis internasional pasca kepindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur.
Jakarta sendiri bisa dikatakan telah menginisiasi program innovation city berdasarkan impelemntasi dari konsep 'Smart Cities'. Dimana konsep tersebut menggunakan faktor 'Human Infrastructure' untuk mengakomodir kegiatan riset, bisnis, perdagangan, dan mobilitas. Dalam rangka mengaomodir kebutuhan hal tersebut maka perlu didiskusikan inovasi dalam pelayanan admnistratif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya. Beberapa variabel pelayanan tersebut seperti kualitas dan kuantitas pelayanan dalam pengurusan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); kualitas dan kuantitas penyediaan/pengelolaan rumah susun; dan berbagai upaya yang penting dilakukan dalam rangka meminimallisir adalah konflik/sengketa antara warga selaku konsumen dengan pemda Provinsi DKI Jakarta selaku penyedia jasa.
Hadir sebagai narasumber pada FGD tersebut, ada Bapak Rully Iskandar, SK., MKn., dan Ibu Merry S. Siaril mewakili Ikatan Notaris Indonesia Kanwil DKI Jakarta. Bapak Rully dan Ibu Merry secara kolaboratif menyampaikan pengalaman dalam pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Masukan, saran dan kritisi yang membangun terkait bagaimanakah pelayanan rumah Susun yang ada di DKI Jakarta adalah Bapak Bambang Setiawan dari Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI).
Pada FGD ini, hadir pula Bapak Yohanes Lumban Tobing dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta yang memberikan paparan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Konsumen”.
Adapun dari sisi warga DKI Jakarta, yang diundang untuk memberikan pandangannya terkait bagaimanakah gambaran umum tentang pelayan publik yang telah diterima selama ini, dipaparkan oleh Bapak. H.M. Irsyad selaku Ketua Umum Forum Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) DKI Jakarta.
Dalam rangka mendengarkan secara dua arah, maka turut diundang pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menanggapi keluhan dari publik, yakni ada Bapak Denny Wahyu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Wawan SK dari Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
FGD yang dimoderatori oleh Dr. Resista Vikaliana, S.Si, MM yang merupakan perwakilan dari Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) ini berjalan dengan hangat dan dinamis, dihadiri oleh lebih dari 46 peserta, melebihi jumlah peserta yang semula ditargetkan hanya 38 peserta saja.