DRD Berikan Solusi Baru
Anies berharap para anggota DRD bisa memberikan inovasi dan terobosan bagi Pemprov DKI. Hal itu agar warga DKI bisa merasakan hasil tugas anggota DRD
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024. Namun, mengingat kondisi DKI Jakarta yang sangat potensial untuk tetap menjadi pusat bisnis dan riset, Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta menyayangkan apabila DKI Jakarta kembali menjadi provinsi biasa seperti provinsi lainnya. Oleh karena itu, melalui kajian yang telah mereka lakukan oleh DRD DKI Jakarta pada tahun 2019, DKI Jakarta diusulkan agar tetap berstatus hukum sebagai Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional setelah status IKN dicabut.

Status sebagai kota bisnis mencakup perdagangan dan distribusi/logistik, keuangan dan perbankan, serta jasa pariwisata dan pendidikan. Pertimbangan usulan ini dilandasi dari beberapa hal, seperti sistem transportasi dan infrastruktur internet yang telah memadai untuk melakukan perdagangan keuangan, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, menurut hasil riset DRD DKI Jakarta pada tahun 2019, pangsa pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 13 juta jiwa akan sangat mendukung Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.

Sementara itu, sebagai kota riset internasional, peran cakupannya termasuk dalam bidang teknologi informasi dan ilmu dasar bagi industri pengolahan. Selain adanya jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak, kualitas yang cukup cemerlang dari beberapa perguruan tinggi tersebut sangat mendukung Jakarta sebagai pusat kota riset. Lebih lanjut, peluang bagi rencana tersebut semakin terbuka dengan adanya berbagai lembaga penelitian berkualitas tinggi yang berpusat di Jakarta, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan lain sebagainya.

Di luar indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya, struktur ekonomi dari DKI Jakarta juga sangat menopang untuk menjadi Kota Riset. Salah satu indikator ekonomi tersebut ialah ketergantungan DKI Jakarta terhadap sektor tersier. Berdasarkan data dari BPS, sektor tersier atau jasa memiliki proporsi terbesar pada PDRB DKI Jakarta, bahkan dengan tren yang meningkat dalam 3 tahun terakhir di kisaran 75% dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta bertopang diri pada sektor jasa dalam perekonomiannya. Jika PDRB tersebut dilihat lebih dalam berdasarkan 17 sektor, penyumbang terbesar bagi PDRB DKI Jakarta merupakan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti oleh industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta sektor informasi dan komunikasi.

Selain ketergantungan terhadap sektor tersier, indikator ekonomi lain yang tidak kalah penting ialah tingkat produktivitas yang semakin meningkat dari DKI Jakarta. Data BPS menunjukkan bahwa produktivitas dari sektor sekunder dan tersier semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, tingkat produktivitas dari sektor primer justru menurun cukup drastis pada tahun 2020. Lalu, jika melihat pada produktivitas tiap sektor dalam klasifikasi 17 sektor, dapat dilihat bahwa sektor informasi dan komunikasi memiliki produktivitas yang paling tinggi, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi, serta konstruksi.

Struktur demografi DKI Jakarta juga merupakan indikator yang cukup penting untuk dibahas, terutama adanya bonus demografi dan penetrasi internet di kalangan kelompok muda. Terlihat dari piramida penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 bahwa proporsi penduduk pada tahun tersebut memiliki jumlah yang relatif besar pada usia kerja (15-64 tahun). Hal ini juga berarti bahwa tingkat ketergantungan di DKI Jakarta memiliki angka yang relatif rendah. Lebih lanjut, menurut data dari statistik (2020), penetrasi internet pada tahun 2019 di Indonesia telah mencapai angka 68,34%. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga angka 89,3% pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik (2021), dapat dilihat bahwa penetrasi internet pada tahun 2019 di Indonesia, memiliki angka yang lebih besar pada usia muda dibandingkan usia yang lebih tua. Banyaknya penduduk usia muda disertai penetrasi internet yang tinggi akan semakin mendukung DKI Jakarta sebagai Kota Riset internasional.

FGD tentang "Redesain DKI Jakarta Menuju Kota Internasional Berbasis Riset dan Jasa“, yang digelar pada Selasa 24 Agustus 2021 pukul 14:00 WIB dibuka dan disambut oleh Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, Ph.D selaku Ketua DRD DKI Jakarta. Diskusi yang hangat dimoderatori oelh Dr. Aisa Dokmauly Tobing selaku Sekretaris DRD DKI Jakarta. Konsep Redesain DKI Jakarta dipaparkan oleh anggota DRD DKI Jakarta Khoirunurrofik, Ph.D. Modalitas Jakarta Yang Direncanakan Sebagai Kota Riset dan Bisnis Internasional Dibandingkan secara Empirik oleh Dr.-Phil. Hendricus Andy Simamarta dari Ikatan Ahli Perencananaan Indonesia. Riset Daerah, Modal Sosek, Bonus Demografi dan Kolaborasi Pentahelix merupakan variabel yang penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Riset dan Bisnis Internasional dipaparkan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Bapak Mochamad Abbas.