DRD Berikan Solusi Baru
Anies berharap para anggota DRD bisa memberikan inovasi dan terobosan bagi Pemprov DKI. Hal itu agar warga DKI bisa merasakan hasil tugas anggota DRD
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

 

DRDNews Jakarta - Bertempat di Gd. Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lt.9 pada 12 September 2019 diadakan Pra FGD tentang Penataan IKM-R Tahu yang Ramah  Lingkungan  untuk  Menjamin  Ketahanan  dan Keamanan Pangan Melalui Pengembangan Pariwisata (Edu-Wisata) Kuliner Tahu Nusantara. Tujuan dari Pra-FGD ini adalah untuk mengumpulkan data dan masukan dari para stakeholder yang terlibat dalam rangka mengkaji bagaimana meningkatkan peran Industri kreatif kecil dan menengah yang ramah lingkungan di Jakarta dan menelaah permasalahan IKM-R Tahu, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi permasalahan (edu-wisata pembuatan tahu sehat ramah lingkungan & wisata kuliner tahu nusantara.

Dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi focus dari kajian ini yaitu

1. Program ketahanan pangan di DKI Jakarta

  • Penyediaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk dengan memperhatikan produsen bahan pangan secara lokal dan menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau karena diproduksi sendiri.
  • Kajian ini difokuskan pada tahu karena merupakan makanan rakyat yang digemari oleh semua golongan masyarakat karena rasanya yang enak, sehat dan murah. Namun berbeda dengan beras, tahu adalah bahan yang delicate hanya bisa bertahan selama 2 hari, proses distribusinya pun membutuhkan metode tersendiri agar tidak rusak setibanya di konsumen.
  • Tahu seperti agri bisnis pedesaan, diproduksi di suatu tempat, menyerap tenaga kerja dari tempat tersebut, mengandalkan daya dukung alam termasuk pengolahan limbahnya di area tersebut, memenuhi konsumen di sekitar situ saja.
  • Hampir semua IKM-R produsen tahu berada di pinggir sungai, dimana saat ini ada program normalisasi sungai yang berpotensi menggusur IKM-R di pinggir sungai tersebut dan merelokasikannya ke lokasi yang dikelola Pemprov DKI. Permasalahannya adalah apabila penduduk direlokasi ke rusun maka ada potensi mereka terputus dengan sumber mata pencahariannya.  Perlu ada solusi secara manajemen dan teknologi terhadap proses pemindahan IKM-R Tahu.

2. Eksternalitas negatif,

Limbah produksi tahu biasanya tidak diolah tetapi langsung dibuang ke sungai,  terutama limbah cair. Teknologi pengelolaan lindah yang murah dan mudah perlu diperkenalkan pada saat penataan produsen dan wisata kuliner tahu.

3. Zonasi usaha,

IKM-R Tahu biasanya berada di zona permukiman, sehingga perlu ada terobosan kebijakan terkait dengan legalitas usaha. Apakah dimungkinkan dijadikan dual zonasi yaitu zona perumahan yang ditata dengan industri rumah tangga. SKPD dan prosedur yang perlu dilakukan untuk mengadvokasi lokasi usaha supaya menjadi dual zonasi.

4. Proses Produksi,

Produksi tahu masih menggunakan cara tradisional. Bagaimana mengarahkan produksi tahu menjadi produksi bersih dengan 3 pilar, yaitu :

  1. Efisien secara ekonomis
  2. Hemat energi dan sumber daya air serta sumber daya lainnya
  3. Ramah lingkungan
  4. Meningkatkan kesadaran produsen tahu akan akibat yang dapat ditimbulkan dari proses produksi tahu yang tidak dikelola dengan baik, pengelolaan limbah dan juga penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.

 

Solusi permasalahan yang ditawarkan oleh DRD yaitu sebuah kawasan wisata yang mengedukasi tidak hanya konsumen tapi juga produsen. Prinsipnya memakai teori kedaulatan konsumen tidak ada barang dan jasa yang produksi jika tidak ada permintaan. Edukasi kepada konsumen dan produsen tahu, dilakukan secara massal dilakukan dengan cara pengembangan kawasan sentra IKM tahu menjadi wisata edukasi pembuatan tahu sehat, ramah lingkungan dan wisata kuliner tahu nusantara. Pengembangan kawasan ini merupakan perwujudan dari sebuah rekayasa sosial untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen tahu.

Pokok pikiran Edu Wisata Pembuatan Tahu

1. Penataan IKM Produsen Tahu

  • Menata dan mengedukasi produsen tahu, agar mau dan mampu menerapkan sistem produksi bersih, yang ekonomis, hemat air, hemat energi dan ramah lingkungan serta menghasilkan produksi tahu yang sehat dan aman yang bias disebut sebagai tahu standar DKI.
  • Mengolah limbah air tahu menjadi energi terbarukan. Sudah ada teknologi dari BPPT yang dapat merubah limbah cair menjadi gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengolahan tahu. Untuk itu perlu disediakan lahan dan anggaran yang dapat difasilitasi oleh Pemprov DKI.
  • Modernisasi mesin, inovasi bahan yang food grade yang bisa awet dan lebih murah, inovasi produk sehingga semua aspek produksi sampai ampasnya bisa dimanfaatkan misalnya dibikin keripik, soya chips dari kedelai.
  • Penataan lokasi, setiap wilayah kota punya 1 percontohan kawasan wisata.

2. Membangun pusat edukasi makanan jajanan di setiap wilayah

Dapat dibangun di dekat daerah produsen yang sudah ditata, bisa di ruang terbuka hijau atau taman  yang didirikan jajanan makanan nusantara yang berbasis tahu dari seluruh indonesia.  Penduduk sekitarnya dilatih sebagai wirausaha.

3. Paket tiket wisata

Paket wisata kunjungan ke pabrik tahu, mendidik konsumen bagaimana memilih tahu yang baik, bagaimana mengolah tahu kemudian pengunjung bisa membawa produk untuk dibawa pulang.

4. Edukasi massal kepada konsumen bagaimana memilih tahu yang sesuai standar DKI. Ketika semua konsumen sudah memilih produk yang sehat, mau tidak mau produsen tahu yang tidak standar akan kehilangan konsumen dan akan berusaha belajar bagaimana membuat standar tahu yang aman.

Diharapkan hasil Pra-FGD hari ini akan menjadi bahan presentasi pada FGD berikutnya, dimana sudah ada rencana aksi kegiatan, road map dalam 2 atau 3 tahun ke depan misalnya sudah ada 1 atau 5 percontohan di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu harus disepakat dulu langkah apa yang perlu dilakukan misalnya membuat Road Map, masalah dan masukan dari para SKPD yang akan diolah dan disosialisasikan kepada audiense yang lebih luas. Pada tahap akhir akan menjadi policy brief untuk  Gubernur.


 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) bersama Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta mengadakan focus group discussion (FGD) terkait pengelolaan rumah susun (rusun) di Ibukota.

Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya sangat konsern untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rusun, mulai dari masalah sosial hingga ekonomi.

"Kita melakukan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang tentunya mengacu pada payung hukum yang ada berkaitan dengan pengelolaan rusun,'' ujarnya, di Kantor Dinas PRKP, Kompleks Dinas Teknis, Jalan Taman Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Kelik menjelaskan, inovasi-inovasi dan terobosan baru bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, serta Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) dan para penghuni rusun itu sendiri terus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

"Kami berharap, ke depan tidak ada lagi masalah-masalah maupun sengketa antara pengelola rusun di Jakarta dengan para penghuni," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta, Sunarsip menuturkan, FGD kali ini menekankan pada aspek sosial dengan segala permasalahan yang ada di rusun baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

"Untuk mendapatkan solusi terbaik, kami akan melakukan riset langsung ke lapangan. Semoga solusi yang dihadirkan bisa meminimalisir masalah sosial dan meningkatkan ekonomi penghuni rusun," tandasnya.

Sumber Berita : beritajakarta.id