DRDNews - Pada Senin 11 November 2019 bertempat di Ruang Strategic Communication Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta DRD DKI Jakarta mengadakan Talksgow dengan tema "Sistem Pengelolaan Kawasan TOD DKI Jakarta". Acara Talkshow dimoderatori oleh Sekretaris Komisi I DRD DKI Drs. Eman Sulaeman, M.H dengan menghadirkan 3 narasumber DR.Ir. Edi Nursalim, ATD, MT (Direktur Prasarana BPTJ), Afan Adriansyah Idris (Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta) dan Joko Adianto, Ph.D (Anggota Komisi 3 DRD Prov DKI Jakarta). Pengembangan Kawasan TOD (Transit Oriented Development) bertujuan mengurangi kemacetan melalui integrasi antar moda transportasi dan pengembangan   kawasan   yang   kompak.   Namun   hal  ini  terkendala koordinasi antara pengelola Kawasan dengan instansi terkait. Sebuah lembaga Otoritas TOD mampu mengatasi kendala ini. Oleh karenanya, Jakarta butuh Otoritas TOD.

Lembaga    Otoritas    TOD    (OTOD)    sangat dibutuhkan    untuk    mengilas,    menentukan, menetapkan, mengawasi dan mengendalikan kinerja pengelola Kawasan TOD. OTOD bertanggung  jawab ke Gubernur  Lembaga ini bersifat ad hoc yang dikomandani profesional/ tenaga ahli, yang diangkat dan bertanggung jawab ke Gubernur serta berkoordinasi dengan BKPRD. OTOD berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) agar tercipta sinkronisasi Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek  2018-2029  sehingga  terjadi integrasi antar moda transportasi lintas batas administrasi.   OTOD   juga   menetapkan   tata ruang yang adil, insentif/ disinsetif yang ramah investasi, perizinan  yang jelas dan transparan, serta pengelolaan hasil kenaikan nilai Kawasan TOD yang akuntabel, dengan tetap memperhatikan  kepentingan  pengelola Kawasan TOD. OTOD harus berkoordinasi dengan BKPRD agar PRK Kawasan TOD tersinergikan dengan kawasan di sekitarnya. Hal ini memberi panduan bagi pengelola Kawasan TOD dan rasa aman bagi pelaku pembangunan untuk menghindari stagnasi. Oleh karenanya, Jakarta butuh Otoritas TOD.